Amir Sarifudin - Okezone Ilustrasi. (Foto: Okezone) BALIKPAPAN - Sejak pukul 08.00 kantor pos Indonesia kota Balikpapan dipadati ratusan warga miskin (gakin) yang akan melakukan pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pascakenaikan Bahan Bakar Minyak BBM. Pencairan hari pertama di Balikpapan baru ditujukan tiga kelurahan yakni Prapatan, Klandasan dan Telaga Sari dengan jumlah sekitar 700 jiwa. Di kantor pos Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman ini, didirikan tenda memanjang untuk warga miskin (Gakin) yang melakukan pendaftaran pencairan dana BLSM. Selain itu juga ditemukan adanya gakin yang tidak memperoleh dana BLSM. Muhammade (71) warga Klandasan RT 17 nomor 14 ini kecewa dan marah kepada petugas karena namanya tidak terdapat dalam daftar penerima kartu perlindungan sosial (KPS). “Saya disuruh tunggu saja kata petugas. Mereka malah melayani yang masih muda-muda. Saya lihat sendiri banyak orang mampu yang dapat ini (BLSM) tapi saya orang susah dan sakit-sakitan enggak dapat,” kata salah satu warga, Muhammade. Kesalahan pendataan oleh pemerintah pusat melalui BPS juga diakui Walikota Rizal Effendi. Menurutnya banyak temuan penerima BLSM yang seharusnya tidak layak menerima tapi justru menerima BLSM. Termasuk Kepala Dinas Kebersihan Roby Ruswanto. “Masak Kepala DKPP pak Roby juga terima kartu KPS untuk pencairan BLSM. Karena itu kita imbau masyarakat yang merasa tidak layak menerima tapi dapat KPS jangan diambil atau dikembalikanlah. Kita beri kesempatan pada yang tidak dapat. Kita ikhlaskan saja saudara,” kata Rizal. Rizal menyebut, ada ribuan orang yang tidak layak menerima dana BLSM. Ini bisa disebabkan pendataan kurang akurat, karena bedanya indikator-indikator yang dipakai sehingga mereka yang seharusnya tidak menerima tapi mendapatkan KPS. “Ada juga PNS, ada TNI, ada pengusaha dapat masuk daftar itu. Ini ke depannya koreksi kepada BPS. Sebenarnya ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui forum agar BPS melakukan pendataan berkoordinasi dengan pemda,” jelasnya. “Tiba-tiba datanya sudah dikirim ke pusat oleh BPS. Kita memverifikasi kesulitan. Saya lupa tahun berapa datanya. Yang pasti itu data BPS, ternyata banyak yang tidak akurat. Harusnya ada perbaikan tapi sekarang kan sudah terlambat program ini sudah jalan kita tidak bisa mencegahnya. Harusnya evaluasi kartu KPS itu,” jelas dia. (mrt)